SEBARINDO.COM – Rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Cilegon yang sedianya akan didanai melalui pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar dipastikan ditunda. Penundaan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Cilegon, Robinsar, yang menyebut keputusan tersebut diambil hingga kondisi keuangan daerah kembali normal.
Robinsar menjelaskan, pertimbangan utama penundaan adalah karena adanya pengurangan signifikan dalam Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat. Ia memperkirakan, pada tahun 2026, TKD yang diterima Cilegon akan berkurang sekitar Rp230 miliar.
”Kita ketahui bahwa TKD berkurang ratusan miliar, dan saya harus rasional dalam mengambil kebijakan,” ujar Robinsar, Selasa (14/10/2025).
Dia mengatakan,pemikiran rasional dan pertimbangan dari berbagai aspek, terutama kondisi fiskal, menjadi kunci dalam mengelola pembangunan.
Janji Politik Tetap Jadi Atensi
Meskipun pinjaman ditunda, Robinsar menegaskan bahwa pembangunan JLU tetap menjadi atensi khusus Pemerintah Kota Cilegon. Ia menyebut proyek ini merupakan salah satu janji politik yang harus diwujudkan untuk kepentingan masyarakat.
”Nanti kalau kondisi keuangan sudah normal kembali, kita akan gas lagi soal JLU. Opsinya tentu bukan hanya pinjam tapi mencari solusi lain yang masuk akal dan tidak melanggar aturan,” tegasnya.
Pengurangan TKD dari pusat, lanjut Robinsar, dipastikan akan berimbas pada berbagai sektor. Namun, ia menjamin bahwa semua program yang bersifat pelayanan langsung terhadap masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama dan dipastikan tidak akan terganggu.
”Tentu saja pengurangan TKD ini menjadi tantangan bagi saya selaku kepala daerah untuk bisa memanfaatkan dana yang ada sesuai dengan yang betul-betul dibutuhkan,” imbuhnya.
Menghadapi tantangan defisit anggaran, Robinsar bersama tim di Pemkot Cilegon menyatakan akan melakukan koreksi dan penyisiran detil terhadap semua kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026. Prioritas utama adalah memangkas semua kegiatan yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
”Dana hibah misalnya, mungkin akan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Yang pasti hal yang bersifat pelayanan kepada masyarakat tetap kita dahulukan,” ujarnya. (PSR)
