SEBARINDO.COM-Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, mengingatkan para pelaku usaha pengguna air tanah agar segera mengurus perizinan dan memenuhi kewajiban pajaknya.Langkah ini diambil tidak hanya untuk mengejar target pendapatan daerah yang masih tertinggal,tetapi juga demi mencegah ancaman kerusakan lingkungan, yakni intrusi air laut yang kian mengancam wilayah pesisir Cilegon.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perpajakan dan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Hadi Permana, penggunaan dan eksploitasi air tanah tanpa pengawasan dan kepatuhan pajak membawa dampak ekologis yang serius di masa depan.
“Ke depan, inginnya saya semua yang memakai air tanah untuk usaha semuanya bisa kita jaring, bisa kita tetapkan jadi wajib pajak. Karena ini kan mengambil sumber daya dari bumi kita, sumber daya ini mahal loh, dampaknya pun luar biasa nanti di masa depan. Air tanah semakin sedikit, intrusi air laut bisa semakin dalam di wilayah Cilegon,” tegas Hadi, Senin (16/11/2026).
Oleh karena itu, Hadi meminta para pengusaha mulai dari skala industri, dan tempat pengguna air tanah lainnya untuk tidak mengabaikan regulasi.
“Imbauannya tentu saja pengusaha yang memakai air tanah yang belum jadi wajib pajak, yang pertama tentu mengurus perizinannya. Yang kedua, setelah izin keluar, mendaftarkan menjadi wajib pajak. Nanti kan untuk pembayaran kita lihat dari pemakaian, semakin banyak pemakaian semakin besar kewajiban pajaknya,” ujar Hadi.
Kejar Target Rp 949 Juta dan Penyesuaian Tarif
Di sisi penerimaan daerah, BPKPAD Cilegon mencatat realisasi pajak air tanah tahun 2026 masih di bawah ekspektasi. Dari target Rp 949 juta, realisasi yang masuk baru menyentuh angka Rp 671 juta atau sekitar 70,7 persen.
“Targetnya Rp 949 juta tahun ini. Realisasinya Rp 671 juta atau persentasenya 70,7 persen, masih di bawah target. Kita berharap sih dengan sisa waktu dua bulan ini kita bisa memaksimalkan, mudah-mudahan ini bisa tercapai,” kata Hadi.
Menurut Hadi, belum optimalnya setoran pajak dari puluhan wajib pajak air tanah di Cilegon disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, banyaknya perusahaan besar yang beralih menggunakan air permukaan,di mana pajaknya masuk ke kas Pemerintah Provinsi Banten, bukan Pemkot Cilegon.
“Perusahaan banyak yang beralih ke air permukaan. Air permukaan ini objek pajak provinsi, jadi secara logika sudah terukur lah wajib pajak air tanah beralih ke air permukaan pasti pendapatan Cilegon pun akan berkurang, itu penyebab salah satunya,” ungkap Hadi.
Faktor kedua adalah nilai harga air baku sebagai dasar penghitungan pajak di Kota Cilegon yang belum pernah disesuaikan sejak lama karena masih menunggu regulasi dari tingkat provinsi.
“Harga air baku di Kota Cilegon belum pernah ada perubahan atau penyesuaian karena memang kita patokannya kepada Pergub (Peraturan Gubernur),” tuturnya.
Siap Sosialisasi Tahun Depan
Kabar baiknya, Pemprov Banten berencana menerbitkan Pergub baru terkait harga air baku pada November 2026 ini. Pemkot Cilegon pun bersiap menindaklanjutinya agar tarif pajak air tanah bisa lebih relevan dengan nilai sumber daya alam yang diambil.
“Nanti kita mengikuti itu (Pergub) dan nanti kita terbitkanlah SK Wali Kota terkait penyesuaian harga air baku. Kita akan sosialisasikan kepada seluruh wajib pajak air tanah karena nantinya tahun depan kita harap sudah ada penyesuaian,” terang Hadi.
Sebagai langkah awal penertiban, BPKPAD akan memprioritaskan pendataan terhadap pelaku usaha yang sudah mengantongi Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA), sembari terus menyisir pengusaha lain yang belum terdata agar turut bertanggung jawab atas kelestarian air tanah di Kota Baja.(*)












