Berita

Hashim Djojohadikusumo Tawarkan Proyek Relokasi Badak Jawa di COP31, Pemerintah Daerah dan Warga Banten Menolak

140
×

Hashim Djojohadikusumo Tawarkan Proyek Relokasi Badak Jawa di COP31, Pemerintah Daerah dan Warga Banten Menolak

Sebarkan artikel ini
Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).Foto:Dok TN Ujung Kulon

SEBARINDO.COM-Wacana pemindahan atau translokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang,Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memicu polemik luas. Gagasan yang dilontarkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, ini tidak hanya bersinggungan dengan isu mitigasi bencana global, tetapi juga membentur benteng pertahanan psikologis, kultural, dan historis masyarakat Banten yang memandang satwa bercula satu tersebut sebagai “mustika” tanah kelahiran mereka.

Gagasan ini pertama kali dikemukakan ke ruang publik internasional dalam pengarahan media pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026). Di panggung global tersebut, pemerintah mulai membuka opsi penawaran skema pendanaan konservasi kepada calon investor demi mewujudkan pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa.

Namun, angin wacana yang berhembus dari panggung internasional itu seketika berubah menjadi gelombang penolakan keras setibanya di tanah air, khususnya dari masyarakat dan para tokoh Banten.

Kekhawatiran Megaproyek Alam dan Bayang-Bayang Bencana

Latar belakang pemindahan ini berpijak pada kekhawatiran atas potensi risiko bencana alam, seperti ancaman tsunami akibat gempa bumi maupun letusan gunung berapi yang sewaktu-waktu dapat mengancam populasi terakhir Badak Jawa di dunia. Kekhawatiran ini kian mendesak menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada September 2026 lalu.

“Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo,” ujar Hashim di Antalya.

Kendati demikian, Kementerian Kehutanan melalui Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi, menegaskan bahwa kelayakan Alas Purwo sebagai habitat kedua masih memerlukan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh. Pemerintah mengeklaim bahwa gagasan pengembangan habitat alternatif bukanlah hal baru—mengingat sejak dekade 1980-an, sejumlah lokasi seperti Gunung Honje (kini bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak) dan Cikepuh sempat masuk dalam daftar pembahasan.

Kementerian Kehutanan memastikan, perlindungan di habitat alami Ujung Kulon akan tetap berjalan dan dikuatkan, beriringan dengan wacana pengembangan habitat kedua.

“Mustika Pandeglang” yang Tak Boleh Tergeser

Meski pemerintah berdalih demi keselamatan spesies dari ancaman bencana, respons berbeda ditunjukkan oleh para pemimpin daerah dan tokoh masyarakat Banten. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supridi, dengan tegas menolak rencana translokasi tersebut.

“Saya berharap kepada seluruh elemen yang berkaitan atau memiliki gagasan tersebut untuk mengkaji dan mengevaluasi ulang, karena badak jawa ini adalah mustikanya Pandeglang,” tegas Iing.

Ia juga mengingatkan catatan historis upaya translokasi di dalam kawasan internal TNUK sebelumnya yang dinilai gagal dan berujung pada kematian satwa yang berhasil ditangkap.

Penolakan senada datang dari kalangan masyarakat. Uday Suhada, seorang warga Banten, secara terbuka membantah argumen bahwa ancaman tsunami akan memusnahkan badak jawa. Ia mengingatkan kembali peristiwa letusan dahsyat Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang meluluhlantakkan wilayah Banten dan Lampung, namun faktanya tidak menyapu bersih eksistensi sang cula satu.

“Jangan melawan sunatullah. Tuhan pasti menempatkan makhluk-Nya di satu titik karena ada kelebihannya. Lebih baik membuat statemen yang menyejukkan bagi masyarakat, bangun masyarakat, jaga lingkungannya, jangan eksploitasi alamnya, dan manusiakanlah manusia,” ujar Uday tajam.

Suara tegas juga datang dari ulama kharismatik Banten, Abuya Muhtadi. Pengasuh Pondok Pesantren Roudotul Ulum Cidahu, Pandeglang, itu menyampaikan kekhawatiran mendalam apabila simbol kebanggaan Banten tersebut dipindahkan dari rumah aslinya.

“Siapapun yang mengganggu badak cula satu, negara harus menangkapnya,” tandas Abuya Muhtadi.

Bisik-Bisik Tambang Emas di Balik Wacana Konservasi?

Di tengah perdebatan ilmiah dan kultural mengenai mitigasi bencana versus hakikat ekologis satwa, ruang-ruang digital di media sosial turut diramaikan oleh spekulasi liar dari warganet. Sejumlah akun menyoroti aspek lain di balik status ketat kawasan konservasi nasional.

Sebuah unggahan dari akun Instagram @anggimulyono mendadak menarik perhatian publik tatkala ia menuliskan saya sekarang di Cibaliung,ada PT ANTAM yang kerjasama dengan PT.CSD yang nambang emas udah 10 tahun disini.Cuma berhenri karna emas nya mentok di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon,karena statusnya Taman Nasional maka dilarang melakukan aktivitas pertambangan karena ada badak jawa yang dilindungi,sehingga kalau mau dilakukan poses penambangan emas status Taman Nasional harus dihilangkan .Perkiraan emas yang ada di bawah tanah Taman nasional Ujung Kulon hampir menyamai jumlah emas di PT Freeport.Udah tau lah ya maksud kata2 saya diatas…

Menyelamatkan Badak, Merawat Integritas Ruang Hidup

Polemik pemindahan Badak Jawa kini menjelma menjadi ujian komprehensif bagi pemerintah. Di satu sisi, mitigasi risiko kepunahan akibat bencana alam adalah keniscayaan ekologis. Namun di sisi lain, Ujung Kulon bukan sekadar titik koordinat di peta satwa langka; ia adalah rumah sejati, identitas kultural, dan harga diri masyarakat Banten.

Menyelamatkan Badak Jawa pada akhirnya menuntut lebih dari sekadar kalkulasi investasi konservasi atau pemindahan geografis di atas meja kekuasaan. Dibutuhkan transparansi penuh, dasar ilmiah yang tak terbantahkan, serta pelibatan nurani publik agar masa depan spesies kebanggaan Indonesia ini tetap terjaga tanpa harus mencabut akar sejarah dan kearifan lokalnya.(*)