SEBARINDO.COM-Momentum “September Hitam” kembali menjadi ajang bagi berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok buruh untuk menyuarakan kritik atas persoalan demokrasi dan hukum. Menanggapi gelombang aspirasi tersebut, Jaringan Demokrasi Banten mengimbau para aktivis agar tetap mengedepankan aksi yang etis, tertib, dan tidak merugikan publik.
Ketua Jaringan Demokrasi Banten, Syaeful Bahri, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan berbeda pandangan di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam negara demokrasi.
“Boleh kritis, boleh berbeda, bahkan boleh turun ke jalan. Namun, tetap santun, tertib, dan damai serta tidak merugikan masyarakat,” kata Syaeful kemarin.
Syaeful mengingatkan, penyampaian aspirasi yang diwarnai tindakan anarkis atau pengrusakan fasilitas umum justru berpotensi mengaburkan substansi perjuangan itu sendiri. Menurutnya, dampak negatif dari aksi yang tidak tertib seperti terganggunya aktivitas ekonomi dan pelayanan public hanya akan merugikan masyarakat luas.
Oleh karena itu, ia mendorong para aktivis muda dan kelompok intelektual untuk memperkuat narasi perjuangan berbasis data, argumentasi, dan gagasan solusi yang konstruktif.
“Intelektual muda diukur bukan dari seberapa keras berteriak, tetapi seberapa cerdas menawarkan perubahan,” ujar Syaeful.
Ia menambahkan, keberagaman sudut pandang seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan modal sosial untuk memperkuat iklim demokrasi yang lebih dewasa di Banten. Perbedaan argumentasi perlu dibarengi dengan kedewasaan untuk saling menghormati hak sesama warga negara.
“Demokrasi membutuhkan keberanian untuk bersuara, tetapi juga membutuhkan kedewasaan untuk menghormati hak orang lain. Kritis tanpa anarkis, berani tanpa arogan, bergerak tanpa merugikan rakyat,” tutur Syaeful.(PSR)
