SEBARINDO.COM-Pemerintah Kota Cilegon tengah menghadapi persoalan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Di satu sisi, duet kepemimpinan Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo dituntut menuntaskan janji politik di sektor pendidikan hingga kesehatan. Di sisi lain, pundi-pundi daerah tersedot habis untuk belanja wajib.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Cilegon, Achmad Jubaedi, mengakui bahwa tantangan utama tahun 2027 adalah sempitnya celah fiskal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebutnya harus memprioritaskan “belanja mati” sebelum menyentuh program pembangunan.
“Kami melihat kemampuan keuangan daerah. Setelah belanja wajib seperti gaji pegawai dan operasional rutin terpenuhi, baru kami hitung sisa celah fiskal untuk program prioritas,”jelas Jubaedi, Rabu (1/4/2026).
Strategi “Keroyokan” Lewat KPBU
Sadar bahwa mengandalkan APBD murni tak akan cukup untuk membangun infrastruktur skala besar, Jubaedi mengungkapkan pihaknya tengah mematangkan skema pembiayaan alternatif. Salah satu yang menjadi andalan adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Skema ini dianggap sebagai solusi cerdas untuk membiayai proyek strategis tanpa harus membebani kas daerah secara langsung dalam satu tahun anggaran. “Kami akan berinovasi melalui KPBU untuk menjawab keterbatasan pendanaan. Terutama untuk pembangunan infrastruktur,” tambahnya.
Langkah ini diambil mengingat tahun 2027 merupakan fase krusial (tahun ketiga kepemimpinan Robinsar–Fajar) di mana hasil pembangunan harus mulai dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, infrastruktur wilayah serta pelayanan dasar masyarakat
Penyusunan RKPD 2027 ini diklaim dilakukan secara presisi dengan menggabungkan pendekatan teknokratis, partisipatif, hingga politis. Estafet pembahasan telah dimulai sejak Januari melalui konsultasi publik, disusul Musrenbang di 43 kelurahan dan 8 kecamatan yang rampung pada awal Maret lalu.
Tak berhenti di situ, pada 10 hingga 14 Maret 2026, Bappedalitbang menggelar forum perangkat daerah untuk menyinkronkan usulan warga dengan program dinas terkait serta pokok-pokok pikiran (Pokir) dari DPRD Kota Cilegon.
“Inilah bukti bahwa perencanaan kami mengacu pada RPJMD, namun tetap menyerap aspirasi dari bawah dan hasil reses dewan,” kata Jubaedi.
Dalam waktu dekat, Pemkot Cilegon akan menggelar Musrenbang tingkat kota. Ajang ini bakal menjadi “sidang pleno” yang melibatkan akademisi, pelaku industri, hingga tokoh masyarakat untuk memastikan setiap rupiah yang terbatas bisa dialokasikan secara efektif.
Jubaedi optimistis, meski ruang fiskal masih sesak, inovasi pembiayaan dan peningkatan pendapatan daerah nantinya akan memberikan napas lebih panjang bagi pembangunan Kota Cilegon di 2027.
“Kami tetap optimistis mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(PSR/rls)
