SEBARINDO.COM — Wali Kota Cilegon Robinsar mengambil langkah cepat merespons aksi demonstrasi mahasiswa. Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra, Robinsar mendatangi langsung mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon di depan Kantor Wali Kota Cilegon, Rabu (16/9/2026).
Aksi yang dikemas dalam bentuk “tenda keprihatinan” itu disambut hangat oleh orang nomor satu di Cilegon tersebut. Tanpa sekat, Robinsar membuka ruang dialog terbuka dan menerima langsung berkas aspirasi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon.
Bagi Robinsar, kritik tajam dari kalangan intelektual muda bukanlah ancaman, melainkan vitamin bagi roda pemerintahan. Ia menegaskan, Pemkot Cilegon menyambut positif masukan tersebut agar setiap kebijakan daerah tetap berada di jalur yang berpihak kepada kepentingan publik.
“Kami sangat menyambut baik. Kami senang dan serius, tidak ada tendensi apa pun. Kami merasa ketika memang ada suatu hal yang disuarakan, berarti demi kebaikan. Ini mengingatkan kami agar terus memastikan langkah kami sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Robinsar tegas.
Dalam diskusi tersebut, Robinsar juga membeberkan prinsip utama tata kelola keuangan daerah di masa kepemimpinannya. Ia menekankan, Pemkot Cilegon berupaya keras agar tidak mengalami defisit anggaran, sebab potensi defisit secara otomatis beririsan langsung dengan potensi hak-hak masyarakat yang tidak terbayar.
Soroti Efek Pemotongan Dana Transfer Pusat
Salah satu titik krusial yang menjadi tukar pikiran hangat dalam aksi tersebut adalah perubahan postur anggaran daerah. Robinsar tak menampik adanya penyesuaian anggaran yang cukup signifikan akibat berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut, lanjutnya, secara otomatis menggerus kapasitas total pendapatan daerah sehingga porsi persentase belanja pegawai terlihat membengkak secara proporsional.
“Tuntutannya perihal postur anggaran yang hari ini, dengan berkurangnya TKD. Belanja pegawai besar itu semuanya faktornya terhadap APBD. Semakin besar APBD-nya, dengan total yang hari ini semakin kecil pendapatannya, belanja sebenarnya juga ikut terlihat porsinya besar. Berhubung TKD-nya dipotong, multiplikatornya makin kecil,” terang Robinsar.
Sebagai langkah mitigasi,Robinsar menyatakan Pemkot Cilegon bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) telah merumuskan langkah rasionalisasi untuk merestrukturisasi belanja daerah agar tetap efektif dan tepat sasaran.
Tidak hanya itu, Robinsar turut meluruskan tudingan terkait minimnya porsi anggaran sektor pendidikan di Kota Cilegon. Ia memastikan alokasi anggaran pendidikan telah sepenuhnya mematuhi regulasi perundang-undangan dan berorientasi pada substansi kebutuhan, bukan sekadar kegiatan seremonial belaka.
“Enggak minim, semuanya sesuai aturan. Bukan hanya anggarannya besar, tetapi anggaran itu betul-betul langsung terhadap kebutuhan pendidikan seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan mebel, hingga kenaikan honor guru,” tegasnya.
Mahasiswa Desak Optimalisasi PAD dan Belanja Infrastruktur
Sementara itu, di pihak mahasiswa, Pengurus HMI Cabang Cilegon Ahmad Zhilu Burhanudin menyoroti masih belum optimalnya alokasi belanja infrastruktur dalam struktur APBD Kota Cilegon.
Ahmad menilai Pemkot Cilegon belum sepenuhnya memenuhi mandat ketentuan minimal anggaran infrastruktur sebesar 40 persen sebagaimana diamanatkan oleh regulasi yang berlaku.
“Pada Pasal 147, belanja infrastruktur ditetapkan seminimal mungkin 40 persen. Akan tetapi, anggaran belanja infrastruktur dari APBD Kota Cilegon belum menyentuh angka 40 persen, bahkan 35 persen pun belum,” ungkap Ahmad di hadapan massa aksi.
Atas dasar itu, HMI mendesak jajaran eksekutif untuk lebih agresif menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penyerapan pajak dan retribusi daerah secara maksimal dipandang sebagai kunci utama untuk keluar dari ketergantungan dana pusat.
Menanggapi hasil dialog tersebut, pihak HMI menyatakan akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu sebelum menentukan langkah lanjutan, termasuk potensi aksi susulan.
“Kami akan mengkaji kembali untuk memastikan tuntutan ini menjadi realisasi yang terbaik untuk susunan APBD tahun depan, tahun 2027,” pungkas Ahmad.(PSR)
