SEBARINDO.COM – Pemerintah Kota (pemkot) Cilegon memastikan akan memperkuat kualitas layanan publik melalui penajaman peran Kader Cilegon Mandiri (KCM). Langkah ini ditegaskan Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo saat membuka Sosialisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Cilegon tentang KCM, Jumat (12/12/2025).
Acara yang berlangsung di aula Setda itu, Fajar dengan tegas menekankan bahwa penguatan KCM tidak boleh hanya berfokus pada besaran anggaran.
“Yang kita lihat bukan nama atau siapa pemimpinnya, tetapi kualitas di dalamnya. Anggaran KCM besar, tetapi yang penting adalah bagaimana layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Fajar.
Fajar juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kompetensi para kader. Ia mengingatkan, kader harus betul-betul memahami tugas dan fungsinya, khususnya dalam mendukung layanan Posyandu yang berstandar nasional.
“Kami juga menyoroti perlunya evaluasi kompetensi karena selama ini kinerja kader belum pernah ditinjau secara menyeluruh. Profesional itu harus dites, harus paham tupoksi, terutama dalam pelayanan kesehatan dan sosial,” katanya.
Menanggapi isu penyesuaian jumlah kader, Fajar menjelaskan bahwa langkah tersebut bukan bertujuan mengurangi, melainkan untuk memperkuat kualitas layanan.
“Jumlah mungkin berkurang, tetapi kalau kualitas meningkat, pelayanan lebih akurat dan insentif juga bisa kita tingkatkan,” jelasnya.
Pada akhir sambutannya, Fajar memberikan apresiasi kepada camat dan lurah sebagai garda terdepan pelayanan. Perubahan di Cilegon lanjut dia bukan hanya karena pimpinan, tapi karena kalian, mari kita tingkatkan pelayanan dengan semangat kemanusiaan.
Perwal KCM Satukan Pemahaman Landasan Hukum
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon, Lia Mahatma, menjelaskan urgensi digelarnya sosialisasi Perwal KCM.Menurut Lia, sosialisasi ini menjadi krusial untuk menyatukan pemahaman seluruh pihak terkait landasan hukum dan pelaksanaan program KCM.
“Kegiatan ini memastikan semua pihak memahami substansi Perwal, mulai dari penetapan kuota kader, mekanisme asesmen dan verifikasi, hingga tugas dan fungsi kader di enam bidang layanan dasar,” ujarnya.
Lia juga menambahkan, Perwal ini akan memberikan payung hukum yang jelas, terutama terkait honorarium KCM. “Selama ini honor KCM belum memiliki regulasi, dan melalui Perwal ini kita ingin memastikan semuanya berjalan terarah, efektif, dan sesuai kebijakan pimpinan,” tegasnya.(PSR)
