SEBARINDO.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cilegon,resmi mengusulkan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap lima anggotanya yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Cilegon.
Keputusan penting tersebut disepakati dalam rapat pleno—forum tertinggi pengambilan keputusan kolektif partai—yang digelar di Kantor DPC PPP Kota Cilegon pada Selasa (4/8/2026). Rapat tersebut dinyatakan sah karena memenuhi kuorum dengan kehadiran pengurus mencapai 50 plus 1.
Ketua Majelis Pertimbangan DPC PPP Kota Cilegon, Nawawi Sahim, menegaskan bahwa langkah tegas ini menjadi bentuk penegakan aturan serta dinamika internal partai.
“Hasil rapat pleno yang dihadiri seluruh pengurus DPC PPP Kota Cilegon merekomendasikan lima anggota yang sekarang duduk di DPRD Kota Cilegon untuk di-PAW,” ujar Nawawi,Senin (10/8/2026).
Mangkir dan Acuh terhadap Masalah Sosial
Nawawi membeberkan sejumlah alasan mendasar di balik keputusan DPC PPP merombak lima wakil rakyatnya di legislatif. Menurutnya, kelima kader tersebut tidak hadir setiap kali partai menggelar agenda resmi maupun saat dipanggil untuk memberikan klarifikasi.
Dari lima legislator tersebut, dua di antaranya sempat hadir memenuhi pemanggilan klarifikasi. Namun, Nawawi menegaskan kehadiran tersebut tidak lantas menghapuskan pelanggaran yang telah mereka lakukan.
“Kalau yang dua pas saat klarifikasi datang, tapi apakah saat keduanya datang lalu gugur kesalahannya? Kan tidak. Itu yang harus digarisbawahi. Lalu bagaimana dengan yang tiga orang lagi? Jangan-jangan ada yang bermain di dalam, padahal pelanggarannya sama,” kata Nawawi.
Tak hanya persoalan kedisiplinan organisasi, Nawawi menilai kelima anggota legislatif tersebut telah mengabaikan prinsip dasar PPP sebagai partai bernapaskan Islam yang wajib menegakkan nilai amar ma’ruf nahi munkar.
Ia menyoroti sikap pasif para legislator PPP Cilegon saat menghadapi maraknya persoalan sosial dan tempat hiburan di wilayah tersebut.
“Kemaksiatan muncul, tempat hiburan muncul, segala macam mereka tidak pernah berbicara. Bagaimana menegakkan amar ma’ruf nahi munkar? Padahal itu yang membedakan PPP dengan partai lain,” tegasnya.
Surat Rekomendasi Sudah di DPP
Menanggapi kemungkinan adanya perlawanan hukum dari kelima kader yang diusulkan PAW, DPC PPP Kota Cilegon mengaku siap menghadapinya. Nawawi menegaskan bahwa langkah hukum merupakan hak setiap warga negara, tetapi posisi para legislator akan goyah jika status keanggotaan partai resmi dicabut.
“Kalau mereka melakukan perlawanan secara hukum, hal itu sah-sah saja sebagai warga negara. Tapi kalau keanggotaan PPP dicabut, sebagai apa mereka itu?” tandas Nawawi.
Saat ini, DPC PPP Kota Cilegon telah meneruskan berkas keputusan rapat pleno tersebut. Surat rekomendasi PAW bagi kelima anggota DPRD Kota Cilegon kini sudah resmi diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk ditindaklanjuti.(PSR)
