SEBARINDO.COM– Ironi, Pemkot Cilegon baru saja dinobatkan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, penghargaan diterima langsung oleh wali kota Helldy Agustian,Rabu (8/1/2025) di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug Kota Serang.
Namun, di sisi lain, suasana di depan kantor Wali Kota jCilegon justru memanas.Ratusan elemen masyarakat tergabung dalam Aliansi Masyarakat Termarjinalkan menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut hak-hak dasar mereka yang belum dibayarkan oleh pemerintah setempat.
Demonstran yang terdiri dari guru PAUD, kontraktor, Kader Cilegon Mandiri (KCM), personel Linmas, guru madrasah, hingga guru ngaji kompak menyuarakan tuntutan agar Pemkot Cilegon segera membayarkan honor mereka yang tertunggak sejak Oktober hingga Desember 2024.
Keterlambatan pembayaran honor ini disebabkan oleh defisit anggaran yang dialami Pemkot Cilegon. Kondisi ini tentu saja sangat menyulitkan mereka yang bergantung pada honor tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Didepan kantor Wali Kota Cilegon Jalan Jenderal Sudirman,Kelurahan Ramanuju,Kecamatan Purwakarta, para demonstran membentangkan beragam poster yang tulisannya menyindir Pemkot Cilegon dan wali kota.
Salah satu poster cukup menarik perhatian bertuliskan “Honorer Megawe Buat Keluarga, Walikota Sibuk Gelati Penghargaan, Ngetuk!!!” (Honorer bekerja untuk keluarga, wali kota sibuk mencari penghargaan,Penipu!!!-red).
Salah satu guru yang tergabung dalam Himpunan Pendidikan Usia Dini (HIMPAUDI) Kota Cilegon yang berorasi di atas mobil komando dengan kalimat menyindir.
“Awal menjabat sebagai wali kota kami bangga kepada bapak,begitu banyak penghargaan-penghargaan,tetapi kenapa di akhir masa jabatan bapak tidak peduli kepada guru-guru honor PAUD? Defisit anggaran kemana uang honor kami selama 3 bulan?.Kami menuntut Wali Kota Helldy Agustian membayarkan honor seluruh guru-guru,” tegasnya.
Dia pun mengatakan,total honor yang harus dibayar oleh Pemkot Cilegon untuk para guru-guru PAUD untuk bulan Oktober-Desember 2024 kurang lebih Rp2 miliar lebih.
Pencitraan
Sementara, pengunjuk rasa lainnya Martin Al Qosim mengatakan penghargaan yang selama ini dikoleksi oleh Pemkot Cilegon dan wali kota Helldy Agustian merupakan pencitraan.
“Hari ini wali kota mendapat penghargaan HAM, tetapi dia sendiri yang melanggar HAM dimana kewajibanya sebagai kepala daerah untuk membayar hak-hak honorer tidak dilakukan, dalih defisit anggaran jelaskan dong kenapa jadi kami semua ikut merasakan dampaknya?,” tegas dia.
Dia juga menyatakan tenaga yang belum dibayar honornya selain guru-PAUD ada petugas Linmas,guru madrasah, guru ngaji,LPM dan beberapa honorer daerah lainnya.
“Kalau di total semua itu Pemkot Cilegon harus membayar sekitar Rp17 milar,” jelasnya.(PSR)
