SEBARINDO.COM-Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, memastikan akan memprioritaskan empat sektor pembangunan utama pada tahun anggaran 2026 melalui Program Saban Juare. Kebijakan ini ditempuh setelah Wali Kota Cilegon Robinsar mengungkapkan bahwa capaian Program Sarana dan Prasarana Lingkungan Rukun Warga (Salira) Tahun 2025 baru mencapai 40 persen.
Wali Kota Cilegon Robinsar, melakukan Monitoring Akhir Tahun Kegiatan Pembangunan Salira Tahun 2025 yang berlangsung di Komplek Puri Krakatau Hijau, Kelurahan Kota Sari, Kamis (4/12/2025).
Monitoring ini menjadi evaluasi terhadap program pembangunan yang berjalan di tingkat kelurahan.Program Salira yang diresmikan Robinsar di Komplek Puri Krakatau Hijau yaitu jalan paving blok sepanjang 396 meter persegi dengan anggaran Rp82.660.000.
Stabilitas Fiskal Jadi Fokus Utama
Dalam sambutannya, Robinsar menjelaskan bahwa rendahnya capaian Salira 2025 ini disebabkan oleh kondisi keuangan daerah. Menurutnya, defisit anggaran yang terjadi menekan fiskal daerah, memaksa sejumlah kegiatan mengalami pengurangan volume meskipun pelaksanaannya tetap dilaksanakan.
“Kondisi fiskal yang terbatas membuat sejumlah kegiatan mengalami pengurangan volume, meskipun pelaksanaannya tetap dijalankan. Kami menjaga agar tidak terjadi defisit kembali, sehingga harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran,” ujar Robinsar.
Robinsar juga menegaskan, bahwa prioritas utama pemerintah daerah pada tahun ini terfokus pada stabilitas keuangan. “Yang penting tidak ada defisit anggaran lagi. Target kita tahun ini semuanya bisa selesai dengan kondisi keuangan yang clear,” tegasnya.
Empat Sektor Pembangunan Menjadi Prioritas
Terkait Program Salira pada tahun mendatang, Robinsar mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Cilegon mengalihkan fokus prioritas pembangunan melalui Program Saban Juare. Program ini memusatkan perhatian pada empat sektor utama pembangunan.
“Fokusnya utamanya pada rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan jalan, penerangan jalan umum, dan penanganan banjir. Empat aspek itu yang akan kita jadikan prioritas utama tahun depan,” jelasnya.
Robinsar menambahkan, beberapa program yang dinilai kurang mendesak akan ditunda pelaksanaannya. Langkah ini diambil agar anggaran dapat lebih efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Tahun depan rencana pembangunan akan difokuskan pada program prioritas, untuk pekerjaan yang sifatnya kurang mendesak, seperti pembuatan gapura dan kegiatan serupa, akan ditunda terlebih dahulu,” imbuhnya.
Apresiasi dan Dukungan untuk Pokmas
Sementara itu, tokoh masyarakat Komplek Puri Krakatau Hijau, Sahruji, menyampaikan apresiasinya yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kota Cilegon. Sahruji menilai program pembangunan pokmas memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pekerjaan yang dilaksanakan pokmas saat ini sangat baik. Sebagai warga, saya sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan pokmas dan pemerintah dimana sudah menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat,” katanya.
Sahruji menjelaskan bahwa pokmas menjadi program yang efektif karena melibatkan masyarakat setempat, mulai dari pengurus, tukang, hingga pekerja lainnya. Dengan demikian, anggaran APBD yang dialokasikan langsung dinikmati oleh masyarakat.
“Dengan melibatkan warga, banyak yang sebelumnya tidak punya pekerjaan kini bisa bekerja dan memiliki penghasilan. Ini sangat membantu serta mengurangi pengangguran, sekaligus memperbaiki kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan juga berdampak pada kualitas hasil pekerjaan yang lebih baik, karena pengawasan dilakukan langsung oleh masyarakat. Sahruji berharap Pemkot Cilegon tetap mempertahankan dukungan anggaran untuk Pokmas pada tahun 2026.
“Pokmas itu sangat tepat guna karena langsung menyentuh masyarakat. Saya sangat berharap agar pemerintah dapat mempertahankan anggaran untuk Pokmas agar program-program pembangunan yang dilakukan pokmas dapat terus berjalan,” pungkasnya.(PSR/rls)
