SEBARINDO.COM– Para kontraktor di Kota Cilegon saat ini tengah berada di ujung tanduk. Proyek-proyek infrastruktur tahun 2024 yang telah mereka kerjakan dengan susah payah ternyata tak kunjung membuahkan hasil. Ratusan miliar rupiah dana proyek tak jelas juntrungannya akibat Pemkot Cilegon mengalami defisit anggaran.
Sementara para kontraktor harus menanggung beban utang bank dan tagihan material. Frustasi dengan kondisi ini, ratusan kontraktor mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran di depan kantor Wali Kota Cilegon.
Mereka menuntut, Pemkot Cilegon dan DPUPR serta organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya segera membayar proyek infrastruktur dan kegiatan lainnya yang telah selesai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.
Dana yang harus dibayarkan oleh DPUPR Kota Cilegon kepada para kontraktor mencapai ratusan miliar rupiah. Alih-alih kontraktor menikmati hasil keuntungan di akhir tahun, malah jadi buntung.
Menurut salah seorang kontraktor dari CV Cahaya Kurnia ,Faturohman yang mengerjakan proyek betonisasi jalan dan pengaspalan hotmix di daerah Kedawung, sampai hari ini pihaknya belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dari DPUPR Kota Cilegon.
“Pekerjaan telah selesai sebelum akhir tahun 2024 dan semua administrasi pembayaran telah lengkap, tapi hingga awal tahun 2025 pembayaran belum juga terealisasi,”ujarnya kepada SEBARINDO.COM dengan nada kesal,Kamis (2/1/2025).
Faturohman mengatakan nilai kontrak proyek betonisasi dan hotmix sebesar Rp5 miliar lebih itu dimulai dari Kaligandu-Bujangboros-Gempol Kulon.
Dia menceritakan, sejak minggu terakhir bulan Desember 2024 dirinya bersama kontraktor lainnya berkali-kali mendatangi kantor DPUPR Kota Cilegon, namun upaya menagih haknya tidak membuahkan hasil.
“Mereka tidak tahu bagaimana kondisi para pengusaha saat ini,sebagian modal kami cari dengan pinjam bank maupun dana pemodal. Kalau proyek kami tidak segera dibayar, maka kami tidak bisa melunasinya. Otomatis bunganya terus berjalan dan memperkecil keuntungan kami.Belum lagi kami ditagih bahan-bahan material, mereka kan ngak mau tahu kondisi keuangan pemerintah sedang defisit,” tegasnya.
Baca:Kasda Kosong Jadi Alasan, Pembayaran Proyek di Cilegon Terkatung-katung
Faturohman pun sempat menemui Kadis PUPR Tubagus Dendi Rudiatna, menanyakan kapan hak nya dibayar oleh dinas, tetapi jawaban Dendi kata dia nanti diusahakan.
“kami para kontraktor seperti di ping pong, padahal mau nagih hak kami.Kalau memang tidak ada duit ya ngomong saja beritahu kepada semua kontraktor,” saran dia.
Tidak hanya CV Cahaya Kurnia, proyek betonisasi akses jalan ke Rawa Arum senilai Rp2 miliar juga belum dibayar.Proyek betonisasi dan saluran air di Warnasari senilai Rp15 miliar juga sama belum dibayar.Padahal semua proyek sudah selesai dikerjakan.
Aksi Demo
Faturohman menyatakan, bila dalam waktu dekat Pemkot Cilegon dan DPUPR tidak segera menyelesaikan kewajibannya membayar para kontraktor, mereka akan melakukan aksi ke Wali Kota Cilegon.
“Kami akan demo ke wali kota, biar wali kota memberi kepastian apakah akan membayar atau tidak, lalu bagaimana perencanaan pembangunan infrastrukur bila anggaran tiba-tiba defisit,” tanya dia.
Sementara dikonfirmasi SEBARINDO.COM terkait keluhan para kontraktor yang belum dibayar oleh DPUPR, Dendi mengatakan bagi kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaannya pihaknya sudah mengajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon
“Terkait ketersediaan anggaran mungkin BPKAD yang lebih kompeten memberikan keterangan,” kata Dendi.
Namun Dendi tidak memberikan keterangan secara rinci berapa kontraktor yang sudah dibayar dan yang belum dibayar, serta proyek infrastruktur yang sudah selesai dikerjakan dan yang belum selesai pengerjaannya.Dia hanya mengatakan pekerjaan di DPUPR pada umumnya sudah selesai.
Keterlambatan pembayaran ini akibat defisit keuangan yang dialami oleh Pemerintah Kota Cilegon. Pihak DPUPR sendiri belum dapat memastikan kapan pembayaran akan dilakukan.(PSR)
