SEBARINDO.COM – Kecewa dan frustrasi menyelimuti sejumlah kontraktor proyek di Kota Cilegon.Sebab, hingga akhir tahun anggaran tahun 2024, pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cilegon tertunda.
Para pemborong yang ditemui di depan kantor Dinas PUPR, Kamis (31/12/2024), mengungkapkan kekhawatiran mereka akan dampak finansial yang ditimbulkan oleh keterlambatan pembayaran ini.
Nilai yang harus dibayarkan ke para kontraktor bervariasi nilainya mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.
“Uang hasil proyek ini sangat kami butuhkan untuk membayar pekerja, bahan material, dan kebutuhan sehari-hari,” keluh seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan sementara, keterlambatan pembayaran ini disebabkan oleh kondisi keuangan daerah yang menipis. Konfirmasi ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Cilegon menguatkan dugaan tersebut. “Kas daerah kosong, jadi kemungkinan besar kami tidak akan dibayar tahun ini,” ujar salah seorang kontraktor.
Sikap Dinas PUPR yang dinilai kurang transparan semakin menambah kekecewaan para kontraktor.
“Harusnya mereka jujur dari awal, jangan kasih harapan palsu. Kami butuh kepastian, bukan janji-janji,” tegas kontraktor lainnya.
Para kontraktor menduga ada dugaan maladministradi dalam pengelolaan keuangan mencuat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cilegon.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah.
“Kami sudah bekerja keras, tapi hasilnya tidak jelas. Ini sangat merugikan kami,” ungkap salah seorang kontraktor.
Dia meminta meminta agar pihak berwenang melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan di Dinas PUPR Kita Cilegon.(PSR)
