SEBARINDOM.COM – Kapolres Cilegon, AKBP Dr. Martua Raja Taripar Silitonga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi dan pembangunan di wilayah hukum Kota Cilegon.
Ia menyatakan, tidak akan ragu memberikan tindakan hukum kepada oknum masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun aparat yang melakukan tindakan intimidasi atau ancaman terhadap proyek pembangunan.
“Untuk kegiatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu baik masyarakat (LSM) maupun aparat dalam hal masalah kegiatan premanisme, mengancam atau mengintimidasi, kita akan tindak tegas hal tersebut,” kata Martua usai menghadiri acara lepas sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilegon, Senin (28/7/2025) malam.
Martua menyebut penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama antara pemerintah pusat dan institusi kepolisian dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan dunia usaha serta pembangunan daerah.
“Karena itu sudah komitmen dari Pemerintah Pusat, tidak boleh ada yang mengintimidasi, iklim investasi dan pembangunan (di daerah) harus dijamin dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya bersama Kejari Cilegon telah sepakat untuk membangun kolaborasi dalam menjaga iklim investasi dan mendukung kelancaran pembangunan.
“Saya pun komitmen dengan Kejari akan berkolaborasi untuk hal tersebut,” tuturnya.
Martua menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan guna mencegah aksi premanisme. Pihaknya juga akan mengoptimalkan peran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dalam melakukan pemantauan.
“Yang jelas kita perketat pengawasan, terutama dalam hal pengawasan masalah proyek-proyek (pembangunan) tersebut. Dan kita akan aktifkan untuk Satuan Reserse Kriminal, bagaimana mereka menjadi konsultan yang baik, jangan sampai mereka tidak monitor dan cuek dengan daerah wilayah hukumnya masing-masing,” ucapnya.
Baca Juga : Kapolres Cilegon Jalin Sinergi dengan Masyarakat, Kali Ini Mengunjungi Yayasan Al Inayah
Dalam beberapa pekan terakhir, Martua bersama jajarannya melakukan silaturahmi dengan para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pendekar di Kota Cilegon.
Ia menilai, pendekatan ini penting untuk memetakan persoalan yang berpotensi menghambat jalannya pembangunan, termasuk ancaman premanisme.
“Mungkin satu minggu ke depan saya akan coba kumpulkan untuk belanja (inventarisir) masalah dulu untuk anggota yang ada di dalam, selama ini bagaimana pengawasan mereka terhadap proyek-proyek pembangunan,” pungkasnya.(SA)
