160x600
160x600
Berita

Pemkot Cilegon Lakukan Mutasi Besar-besaran Jelang Pemilu 2024

169
×

Pemkot Cilegon Lakukan Mutasi Besar-besaran Jelang Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini

CILEGON,SEBARINDO.COM – Menjelang Pemilu 2024, Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, melaksanakan mutasi besar-besaran meliputi rotasi dan promosi pejabat. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah ratusan pejabat ini berlangsung di lapangan apel kantor Wali Kota Cilegon pada Senin, 14 Januari 2024.

Helldy, dalam sambutannya, menekankan peranannya sebagai pejabat pembina kepegawaian yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai sesuai aturan perundang-undangan.

“Kami mempertimbangkan objektivitas kepangkatan, kompetensi kinerja, dan pengalaman, tanpa membedakan gender, ras, suku, agama, dan golongan. Ini selaras dengan penilaian tim kepegawaian dan sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Helldy, mengutip rilis Diskominfo Kota Cilegon.

Ratusan pejabat yang dilantik mencakup 66 jabatan administrator, 233 jabatan pengawas, 14 jabatan pengawas sekolah, serta beberapa jabatan fungsional lainnya termasuk auditor dan analis SDM. Pelantikan juga melibatkan 62 kepala sekolah dan 4 kepala UPTD Puskesmas.

Helldy juga menyoroti pentingnya netralitas ASN dalam tahun politik 2024, sesuai dengan UU Nomor 20/2023. “Saya mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas, namun tetap cerdas dan paham politik sebagai bagian dari hak warga negara,” pesannya.

Lebih lanjut, Helldy menyampaikan harapan kepada pejabat yang mendapat promosi untuk menunjukkan prestasi yang baik ke depannya.
Terkait mutasi ini, beberapa pejabat yang baru dilantik mengungkapkan kekhawatiran adanya kepentingan yang tidak berbasis kinerja dalam proses mutasi. Seorang pejabat eselon IV menyoroti penggunaan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) yang kurang diperhatikan
dalam proses pembinaan karier ASN.

“DUK seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pengisian lowongan, karena menunjukkan sistem karir dan prestasi kerja pegawai,” ujar pejabat tersebut.

Pejabat lain mengkritik promosi pejabat fungsional ke posisi struktural, yang menurutnya dapat menghambat pengembangan karier pejabat struktural. “Perlu adanya keadilan dalam promosi jabatan, agar tidak menghambat karier pejabat struktural,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *