Serang

LSM JAMBAKK Laporkan Kepala Dinas Pemprov Banten ke KPK,Diduga Sembunyikan Vila Rp20 Miliar di Bogor

129
×

LSM JAMBAKK Laporkan Kepala Dinas Pemprov Banten ke KPK,Diduga Sembunyikan Vila Rp20 Miliar di Bogor

Sebarkan artikel ini
Foto ilustrasi AI

SEBARINDO.COM-Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Masyarakat Banten Anti Korupsi dan Kekerasan (LSM JAMBAKK) melaporkan seorang kepala dinas aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat tersebut diduga menyembunyikan kepemilikan tanah dan bangunan berupa vila mewah senilai Rp20 miliar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Aduan itu dilayangkan secara resmi melalui surat bernomor 095/lsm jambakk/XI/2026 serta didaftarkan melalui sistem pelaporan daring KPK pada laman kws.kpk.go.id/my-pro dengan nomor registrasi A.2026 1102950.

Menurut Ketua Umum LSM JAMBAKK Provinsi Banten, Feriyana, pelaporan ini menjadi peringatan keras agar para pejabat publik tidak bermain-main dengan praktik korupsi maupun memanipulasi laporan kekayaan. Menurut dia, ihwal temuan ini berawal dari penelusuran lapangan timnya di Kampung Palalangon, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

“Vila mewah yang ditaksir bernilai sekitar Rp20 miliar itu dibangun pada 2023. Namun, dalam laporan LHKPN periodik 2025 yang disampaikan pada 10 Januari 2026, aset tersebut tidak tercantum,” kata Feriyana, Rabu (18/11/2026).

Feriyana menilai, luputnya pencatatan aset bernilai fantastis itu tidak bisa sekadar dipandang sebagai kelalaian administratif. Ia mendesak komisi antirasuah menjadikan temuan tersebut sebagai pintu masuk untuk menelusuri asal-usul kekayaan sang kepala dinas.

“Ketidakpatuhan ini sering dijadikan indikasi awal bagi KPK untuk memeriksa profil keuangan dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi maupun gratifikasi. KPK harus mengaudit dari mana sumber dana untuk membangun vila semewah itu,” ujarnya.

Merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, LHKPN berfungsi sebagai instrumen pemantauan integritas pejabat publik. Apabila ditemukan kejanggalan atau ketidakpatuhan, KPK memiliki kewenangan menindaklanjutinya melalui dua mekanisme utama:

Pemeriksaan dan Klarifikasi Kekayaan

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, lembaga antirasuah berwenang memanggil penyelenggara negara untuk mengklarifikasi asal-usul hartanya jika ditemukan ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian dengan profil resmi.

Aset yang disembunyikan kerap memicu kecurigaan adanya harta yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi pejabat. Temuan ini dapat dikembangkan oleh Direktorat Penyelidikan KPK untuk melacak potensi suap, gratifikasi, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

LSM JAMBAKK memastikan akan terus mengawal proses verifikasi laporan tersebut di gedung Merah Putih. Feriyana juga meminta KPK segera menerbitkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi di Pemprov Banten agar menjatuhkan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan kepegawaian tersebut lanjut Feriyana, kelalaian maupun ketidakjujuran pelaporan LHKPN dapat berujung pada sanksi berjenjang yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dengan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 hingga 12 bulan, serta penundaan kenaikan gaji berkala atau pangkat.

Selain itu Pempron Banten bisa menjatuhkan hukuman disiplin berat dengan penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

“Dan terakhir hambatan karier dan sanksi social dimana catatan ketidakpatuhan menjadi pertimbangan dalam proses mutasi maupun promosi jabatan, disertai pengumuman daftar pejabat tidak patuh kepada publik oleh KPK,” tegas Feriyana.

Dia pun mengingatkan, rekam jejak penindakan KPK selama ini menunjukkan banyak perkara korupsi besar terungkap dari aset mewah yang tidak dilaporkan secara jujur dalam LHKPN.

“Penelusuran harta tersembunyi tersebut kerap berujung pada penetapan tersangka kasus gratifikasi dan TPPU, hingga berujung vonis penjara,” kata Feriyana.(*)