Pemilik Apotek Gama 1 di Cilegon Jadi Tersangka Peredaran Obat Ilegal, Ratusan Ribu Butir Obat Keras Disita

SEBARINDO.COM – Praktik peredaran sediaan farmasi ilegal di Kota Cilegon terbongkar. Lucky Mulyawan Martono, pemilik Apotek Gama 1 Cilegon, ditetapkan sebagai tersangka dan kini kasusnya telah memasuki tahap dua,setelah penyidik Polda Banten menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Cilegon pada Senin, (14/7/2025).

Menurut Kasie Intelijen Kejari Cilegon,Nasruddin tersangka disangka dengan pasal sangkaan yaitu Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Kasus ini mencuat setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penjualan “obat stelan” tanpa identitas yang meresahkan di Apotek Gama 1 Cilegon. Penyelidikan mendalam akhirnya mengungkap praktik ilegal yang membahayakan kesehatan publik ini.

Dari hasil penggerebekan, ditemukan ratusan ribu butir obat keras, obat yang sudah dilepas dari kemasan asli, hingga cangkang kapsul kosong. Seluruh barang bukti tersebut tersimpan di sebuah area yang tidak memiliki izin sebagai gudang farmasi.

Yang lebih mencengangkan, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa obat-obatan racikan ilegal tersebut positif mengandung berbagai bahan obat keras, seperti Deksametason, Asam Mefenamat, Salbutamol Sulfate, dan Natrium Diklofenak. Peredaran obat tanpa informasi produk yang jelas ini dinilai sangat membahayakan kesehatan masyarakat, karena berpotensi menimbulkan efek samping serius dan merusak kesehatan jangka panjang.

Bertanggung Jawab Penuh atas Kejahatan Farmasi

Sebagai pemilik Apotek Gama 1 Cilegon, Lucky Mulyawan Martono, bertanggung jawab penuh atas produksi dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang diwajibkan. Ia kini disangkakan dengan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ini menjadi langkah krusial. Tim JPU akan melakukan penelitian untuk memastikan kelengkapan berkas perkara dan barang bukti sebelum nantinya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.(PSR)

Barang Bukti