SEBARINDO.COM – Peta pendidikan non-formal di Kota Serang, tengah diuji menyusul adanya dugaan praktik manipulasi data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Aduan masyarakat mengenai data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan ini telah memicu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang.
Dugaan kuat mengarah pada upaya mark-up jumlah peserta didik yang fantastis, yang berpotensi menjadi celah penyelewengan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), termasuk Dana BOS.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Edy Irianto, mengungkapkan pihaknya mencurigai adanya ketidakberesan pada tiga PKBM yang tersebar di tiga kecamatan. Kejanggalan yang terdeteksi bukan hanya sekadar angka, melainkan kondisi fisik sekolah yang jauh dari standar kelayakan.
“Dari tiga PKBM itu adalah PKBM Fatmawati di Bukit Kuranji, Kecamatan Taktakan. Yang dinilai bangunnya mirip pos ronda dan proses belajarnya di lantai atau lesehan,” ujar Edy Irianto saat diwawancarai, Jumat (7/11/2025).
Baca:Skandal Data PKBM Kota Serang, Negara Merugi Rp27,9 Miliar, Jejak Santri Fiktif di Dapodik
Kondisi ini lanjut dia, menciptakan pertanyaan besar bagaimana sebuah lembaga dengan fasilitas seadanya bisa tercatat resmi dalam sistem pendidikan nasional.
Sementara, dua PKBM lain menunjukkan kejanggalan pada rasio ruang kelas dan jumlah siswa yang dilaporkan.PKBM Kartika di lingkungan Cilampang, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, lembaga ini mengklaim memiliki 804 siswa, namun faktanya, di lokasi hanya ditemukan satu ruang kelas.
PKBM Cahaya Nusantara di Kelurahan Kepuren, Kecamatan Walantaka, lembaga ini juga melaporkan data besar, yaitu 400 siswa.
“Nanti kita cek ke lapangan, akan kita padukan datanya dengan Dinas Pendidikan. Kebenarannya gimana,” tegas Edy, menekankan pentingnya verifikasi data silang ini.
DPRD Kota Serang, sebagai mitra kerja Dindikbud, melihat praktik manipulasi Dapodik ini tidak hanya sebatas administrasi, melainkan memiliki implikasi serius terhadap keuangan negara.
Menurut Edy, semua PKBM wajib terdaftar dalam Dapodik Dindikbud untuk memenuhi syarat mendapatkan bantuan pendanaan. Data siswa yang di-mark-up secara langsung akan meningkatkan alokasi Dana BOSP (termasuk BOS) yang diterima oleh PKBM tersebut.
“Setelah terdata mereka mendapat bantuan dana BOS dan lainnya. Dengan adanya informasi ini akan kita dalami. Bisa-bisa dia (PKBM) dapet bos atau juga tidak, nanti kita lihat ya,” ucap Edy, mengindikasikan bahwa fokus penyelidikan adalah membuktikan adanya aliran dana yang didasarkan pada data fiktif atau yang dilebih-lebihkan.
Pengecekan langsung ke lokasi menjadi langkah krusial untuk membongkar dugaan permainan angka yang merugikan keuangan daerah sekaligus menciderai upaya peningkatan mutu pendidikan kesetaraan di Kota Serang.(01)
