SEBARINDO.COM– Wali Kota Cilegon mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat wali kota,Senin (8/12/2025). Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengarkan ekspose dari OPD yang bertindak sebagai penanggung jawab (pengampu) 17 janji politis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon periode 2025-2029.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, menjelaskan bahwa ekspose yang telah ia ikuti sejauh ini melibatkan Badan Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Janji politik wali dan wakil wali kota Cilegon memang mengharuskan DKPP membuat program pangan murah dan mudah. Itu sudah DKPP tuangkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) maupun Renstra (Rencana Strategis) masing-masing. Untuk tahun 2025 sendiri, program pangan murah dan mudah sudah dianggarkan dan dilaksanakan dalam bentuk gerakan,” ujar Aziz.
Secara umum, Aziz menyatakan bahwa program 2025 telah selesai dan aman. Pemerintah Kota (Pemkot) telah menyiapkan anggaran untuk tahun 2026 dan akan mendorong pelaksanaannya.
“Nanti tinggal di push saja. Apakah hasil pelaksanaan 2025 ada kendala, masalah, atau masukan, kita evaluasi untuk perbaikan di 2026,” tambahnya.
Peran Disperindag dalam Stabilitas Harga
Disperindag juga memiliki peran yang sama, terkait dengan janji pangan murah dan mudah.
“Disperindag melaksanakan operasi pasar dan pangan murah yang melibatkan beberapa stakeholder seperti Bulog dan lainnya, di mana mereka memfasilitasi manakala ada kenaikan harga,” jelas Aziz.
Mengenai maraknya pedagang yang berjualan di Jalan Tb Ismail dan Jalan Kerinci,Pasar Blok F, Aziz mengaitkan hal ini dengan janji politik. Ia menyatakan bahwa dari 17 janji politik, perlu dilihat apakah isu tersebut termasuk di dalamnya.
“Mungkin nanti, bab itu, OPD DPU-PR yang akan melakukan ekspose,” tutup Aziz, (PSR)
