SEBARINDO.COM – Salah satu lurah di Kota Cilegon meluapkan kekecewaannya terhadap lambannya proses penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di wilayahnya. Ia menilai kondisi rumah yang sudah tidak layak huni seharusnya menjadi prioritas utama, bukan malah menunggu hingga ada korban.
“Kita bicara prioritas, dan ini sangat prioritas. Apakah harus ada korban dulu baru bantuan turun?” ujar lurah yang enggan disebutkan namanya saat ditemui, Senin, (1/7/25).
Lurah tersebut juga menyinggung kontribusi para aparatur sipil negara yang secara rutin dipotong penghasilannya sebesar 2,5 persen perbulan untuk Baznas. Namun, ketika meminta bantuan untuk warganya, respons justru berjalan lambat.
“Pendapatan kami sudah dipotong 2,5 persen oleh Baznas. Masa saat kami minta bantuan untuk warga, prosesnya lambat? Dari pendapatan bruto saya sebagai lurah saja, potongannya sekitar Rp125 ribu. Kepala dinas lebih besar lagi, coba dikalikan dengan jumlah lurah ditambah pegawai lainnya di Kota Cilegon. Jumlahnya besar,” ujarnya dengan nada kecewa.
Baca Juga : Rumah Warga Rubuh Sejak 2023, Bantuan Tak Kunjung Datang, Musim Hujan Mengintai
Ia menegaskan, pihak kelurahan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan mengajukan proposal bantuan. Namun, ia berharap ada dorongan nyata dari Wali Kota untuk menekan percepatan realisasi oleh Baznas.
“Jangan sampai warga menilai seolah kami di bawah tidak bergerak” tambahnya.
Lurah itu pun menyerukan agar pengelolaan dana umat yang dihimpun Baznas dapat digunakan lebih optimal, khususnya untuk kebutuhan mendesak seperti rumah yang tidak layak huni. Ia mengingatkan bahwa esensi dana zakat adalah membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan menumpuk berkas tanpa tindakan.
“Kami harap dana umat ini benar-benar diprioritaskan untuk kesejahteraan warga. Jangan sampai warga merasa ditinggalkan oleh negara,” tegasnya.
Baznas Kota Cilegon Lelet
Sementara itu, Bambang Widiyatmoko, Wakil Ketua III Baznas Kota Cilegon yang membidangi perencanaan keuangan dan pelarotan, menyampaikan bahwa keterlambatan selama ini terjadi akibat manajemen sebelumnya yang dianggap tidak berjalan efektif.
“Ketua yang lama itu lelet modelnya,” ujar Bambang. “Makanya tadi ada yang bilang proposal cuma 20, padahal data dari bagian distribusi ada 40-an proposal.”
Bambang mengaku baru bisa menjalankan fungsinya secara penuh setelah pergantian pengurus.
“Dulu saya bendahara, tapi saya tidak dikasih ruang. Saya dikebiri. Sekarang setelah sekretaris dan ketua lama keluar, saya baru bisa ambil alih. Dan saya pastikan, jangan sampai hak mustahiq terhambat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dana zakat adalah milik umat dan harus dipertanggungjawabkan secara serius.
“Uang di Baznas ini bukan milik lembaga, bukan uang pribadi, dan bukan pula punya ketua. Ini milik muzakki dan umat. Kita ini hanya dipercaya untuk menyalurkan.”jelasnya.
Menurut Bambang, percepatan bantuan Rutilahu sudah mulai dilakukan sejak April 2025.
“Dulu distribusinya dua unit per bulan, sekarang minimal tiga unit. Bahkan bisa lebih jika memungkinkan.”ujar pensiunan KS ini.
Ia menyatakan tengah melakukan penataan data dan meminta kelurahan untuk aktif memberikan informasi agar proses verifikasi dapat segera dilakukan.
“Saya belum pegang data lengkap karena baru menjabat. Tapi kami butuh masukan dari kelurahan agar bisa saya kroscek ke bagian distribusi.” terangnya.
Bambang juga menegaskan bahwa prioritas penyaluran bantuan akan diberikan berdasarkan urutan waktu pengajuan serta tingkat keparahan kerusakan rumah.
“Yang sudah lama mengajukan dan rumahnya rusak parah, itu yang kami prioritaskan.”Tutupnya.(SA)
