SEBARINDO.COM-Defisit anggaran yang mendera Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dirasakan semakin nyata. Saat ini, salah satu dampak terasa langsung pada pelayanan publik.
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cilegon mengeluhkan tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas yang telah berlangsung selama beberapa bulan.
Akibatnya, pelayanan publik yang membutuhkan mobilitas tinggi seperti pengawasan lapangan, kunjungan ke masyarakat, dan kegiatan lainnya menjadi terhambat.
Baca:Keuangan Pemkot Cilegon dalam R-APBD 2025, Defisit 319,7 Miliar
Kepada SEBARINDO.COM kemarin,beberapa orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari OPD yang berbeda di lingkungan Pemkot Cilegon mengaku kebingungan dalam melakukan tugas mereka yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami bingung bagaimana cara menjalankan tugas sehari-hari kalau tidak ada anggaran BBM.Mau tidak mau, kami harus mencari cara sendiri untuk membiayai operasional kendaraan dinas.Kondisi ini yang harus diketahui oleh pimpinan,” terang seorang ASN di salah satu OPD yang meminta namanya tak disebutkan.
Menurut pengakuan ASN tersebut, pengajuan pencairan anggaran BBM ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, namun hingga kini belum ada realisasi.
“Kami sudah mengajukan pencairan untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2024, tapi sampai awal tahun 2025 ini belum ada kabar,” ungkapnya.
Sama dengan pengakuan ASN lainnya, dia mengatakan tahun 2024 anggaran BBM untuk kendaraan dinas bulan November –Desember tidak cair.
“Selain itu upah para pegawai di lapangan yang lembur pun sampai hari ini (Januari 2025) belum terbayarkan,kan kasihan, mereka bekerja langsung bersentuhan dengan pelayanan publik,” jelasnya.
Baca:Geger Cilegon! Proyek Belum Dibayar Kontraktor Akan Demo Wali Kota Cilegon
Kondisi ini semakin diperparah dengan tingginya kebutuhan akan mobilitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.Menurut dia banyak kegiatan yang harus mereka lakukan di lapangan, seperti pengawasan proyek, kunjungan ke masyarakat, dan kegiatan lainnya.
“Tanpa adanya anggaran BBM, semua kegiatan itu menjadi terhambat,” tambah ASN tersebut.(PSR)
